Protokol Irlandia Utara yang disetujui Britania Raya dan Uni Eropa (UE) tidak kunjung diterapkan sepenuhnya. 1 Oktober 2021yang seharusnya menjadi akhir dari grace period Protokol Irlandia Utara kembali diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Grace period adalah masa pelaksanaan protokol dengan beberapa pelonggaran dalam bidang tertentu untuk mencegah disrupsi akibat pelaksanaan protokol. Salah satu hal yang dilonggarkan adalah pemeriksaan untuk daging dan produk olahannya yang akan dikirim dari daratan Britania menuju Irlandia Utara.

Produk daging dan olahannya ini menjadi salah satu faktor Inggris kembali memperpanjang grace period untuk Protokol Irlandia Utara. Perpanjangan masa pelonggaran ini dilakukan untuk mencegah “perang sosis”, yakni terhambatnya sosis produksi daratan Britania untuk masuk Irlandia Utara. Menteri urusan Brexit, David Frost, menyatakan bahwa perpanjangan masa pelonggaran Protokol Irlandia Utara hingga batas waktu yang tidak ditentukan karena ingin memberi ruang yang cukup untuk berunding dengan UE untuk mencari solusi atas pelaksanaan Protokol Irlandia Utara.

Meskipun demikian, mantan juru runding UE untuk Brexit, Michel Barnier bersikukuh untuk tidak merundingkan kembali protokol Irlandia Utara. Barnier menyatakan bahwa protokol bukanlah masalah, namun protokol ialah solusi atas masalah yang timbul akibat Brexit.

Sementara itu, partai penguasa Irlandia, Partai Demokratik Unionis (DUP) pada 4 Oktober 2021 mendesak Pemerintahan Boris Johnson untuk segera mencabut Protokol Irlandia. Ketua Umum DUP, Sir Jeffrey Donaldson menginginkan Protokol Irlandia Utara segera dicabut di akhir Oktober ini. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pertemuan dengan PM Boris Johnson di Manchester. Donaldson meminta agar protokol tersebut dicabut dalam waktu tiga minggu dan jika tidak kunjung terlaksana, maka dirinya akan memaksa untuk menyelenggarakan Pemilu di Irlandia Utara.