Badan HAM Eropa Meminta Yunani Untuk Mengubah RUU Deportasi Migran

Otoritas Yunani harus mengamandemen rancangan undang-undang yang akan membuat LSM didenda karena melakukan penyelamatan migran di laut

Dewan Eropa (CoE)

Dunja Mijatovic, Komisaris Hak Asasi Manusia untuk CoE, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rancangan undang-undang yang saat ini sedang dibahas oleh anggota parlemen Yunani “akan menghambat pekerjaan penyelamatan jiwa yang dilakukan di laut oleh LSM, dan kapasitas pemantauan hak asasi manusia mereka di Laut Aegea.”

Council of Europe adalah organisasi yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua yang bertugas menegakkan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di Benua Lama. Organisasi ini terdiri dari 47 negara anggota.

Pemerintah kanan-tengah Yunani telah memperketat kontrol perbatasan sejak menjabat dua tahun lalu dan telah menjanjikan pembatasan tambahan sebagai tanggapan atas krisis yang sedang berlangsung di Afghanistan.

Di bawah ketentuan yang termasuk dalam RUU Deportasi (Deportation) dan Pengembalian (Return Bill) yang saat ini sedang diperdebatkan di parlemen, anggota badan amal yang terlibat dalam operasi penyelamatan yang dilakukan tanpa izin penjaga pantai dapat dipenjara hingga satu tahun dan didenda €1.000, dengan LSM menghadapi denda tambahan.

“Komisaris secara khusus menyayangkan bahwa ketentuan tersebut ditambahkan ke RUU Deportasi dan Pengembalian setelah penutupan periode konsultasi publik, sehingga baik mereka yang terkena dampak utama maupun struktur hak asasi manusia nasional tidak diberi kesempatan untuk memberikan pengamatan mereka,”

Kata Dewan Eropa

Hal ini juga menekankan bahwa rancangan undang-undang telah “menimbulkan keprihatinan serius” di antara komunitas hak asasi manusia atas dampaknya terhadap hak suaka, pencegahan refoulement, dan pencegahan otomatis, penahanan skala besar.

“Saya meminta anggota Parlemen untuk menggunakan rekomendasi ini untuk memastikan bahwa RUU tersebut, setelah diadopsi, sepenuhnya mencerminkan kewajiban Yunani, termasuk di bawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Pengungsi.

Rancangan undang-undang Yunani lahir ketika Uni Eropa bersiap untuk masuknya migran dari Afghanistan karena Taliban yang ingin merebut kekuasan di negara tersebut.

Perbincangan dalam pertemuan puncak keamanan di Slovenia awal pekan ini, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyatakan dukungan untuk keputusan menteri dalam negeri Uni Eropa untuk mencari kerja sama dengan negara-negara di kawasan itu “untuk mencegah migrasi ilegal dari” Afghanistan.

“Kami (harus) mengatasi kebutuhan untuk mendukung pengungsi yang lebih dekat dengan sumber masalahnya, yaitu Afghanistan,”

Kata Mitsotakis
Fiana Ronie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s